Oleh : Heri Ispriyahadi
Percakapan menarik saya simak dari radio saat perjalanan menuju kantor. Masalah yang diangkat adalah berpikir positif. Sebenarnya tema seperti ini sudah sering saya dengar dan juga saya baca dari berbagai buku. Tapi penjelasan yang disampaikan melalui radio cukup menarik karena selain dilakukan interaktif juga diberikan contoh-contoh yang mudah untuk dicerna.
Ternyata banyak manfaat yang dapat kita petik dari berpikir positif. Pikiran kita menjadi tenang karena sesuatu dilihat dari sisi baiknya. Saat menghadapi pekerjaan menumpuk dan dikejar dengan dead line, kita menganggap bahwa pekerjaan tersebut suatu tantangan yang akan membawa peningkatan karir yang lebih baik. Satu ungkapan menarik yang saya sitir dari percakapan tersebut adalah motto yang dilontarkan oleh seorang penelpon yaitu ”semangat pagi”. Menurut saya motto ini luar biasa karena memberikan dorongan motivasi yang kuat. Pagi hari adalah saat mulai kita beraktivitas. Semangat yang ditanamkan dalam sanubari kita jelas akan memompa gairah kita untuk mengerjakan seluruh aktivitas kita menjadi lebih baik. Kalau hal itu sudah menjadi kebiasaan akan membuat hidup kita menjadi menyenangkan.
Berpikir positif tentu tidak serta merta meninggalkan kewaspadaan kita. Tidak boleh membabi buta harus juga dilakukan dengan berhati-hati. Misalnya ada orang yang tidak kita kenal tiba-tiba ingin menginap di rumah kita. Dalam pikiran kita pasti akan berfikir siapa orang asing tersebut, kenapa sampai kemalaman dan tujuannya datang ke kota ini mau apa. Kalau kita hanya mengandalkan cara berpikir positif kita beranggapan si orang asing tersebut pasti kemalaman dan tidak punya uang yang cukup sehingga butuh tumpangan untuk menginap. Waspada harus kita lakukan dengan melakukan berbagai hal yang dapat mengurangi kemungkinan terburuk. Bisa saja kita meminta identitasnya, melapor kepada RT dan mengamankan harta-harta kita dari kemungkinan dicuri oleh si orang asing tersebut.
Pernah kejadian yang saya alami mirip dengan contoh yang saya berikan. Saat tengah malam menunggu kereta terakhir dari Semarang yang membawa istri, saya melihat seorang ibu yang kelihatan cemas duduk di ruang tunggu. Penasaran saya hampiri Ibu tersebut. Ternyata dia dari Jawa yang menyusul suaminya yang dinas di Bogor. Berhubung waktu sudah tengah malam maka dia harus menunggu jadual kereta paling pagi untuk pergi ke Bogor. Malam itu terpaksa harus menginap di stasiun. Sambil mendengarkan cerita ibu tersebut saya pandangan saya arahkan di sekeliling. Tidak ada satupun wanita yang tidur di Stasiun. Karena berpikir positif maka saya tawarkan Ibu tersebut untuk menginap di rumah saya. Terus terang tidak sampai hati saya melihat seorang Ibu tidur di tempat yang rawan dengan kriminalitas.
Keputusan tersebut akan saya diskusikan dengan istri. Alahmadullilah saat hal tersebut kusampaikan ke Istri ternyata setuju. Satu malam Ibu tersebut mengindap di rumah dan paginya saya antarkan ke stasiun. Namun kewaspadaan tetap saya lakukan. Selain melapor pada ketua RT, saat menginap di rumah si Ibu tersebut ditemani oleh Ibu saya.
Berpikir positif selain membuat hati tenang juga dapat meningkatkan produktivitas kita. Pikiran yang selalu melihat sisi baik dari setiap masalah maka akan mendorong kita bekerja lebih baik. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Setiap sisi buruk sseorang pasti ada sisi baiknya. Setiap ada musibah pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya kalau kita berpikir negatif yaitu melihat sisi buruk dari suatu masalah akan membuat hidup kita susah. Pikiran kita menjadi tidak tenang, takut dan konflik dengan banyak orang. Lebih berbahaya kalau pikiran negatif menguasai kita bisa membuat kita menjadi apatis dan mudah putus asa.
Auditor yang biasa mempratekkan negative thinking untuk melakukan pemeriksaan juga sudah sedikit demi sedikit merubah paradigma tersebut. Saat ini pendekatan yang mereka lakukan pada kliennya lebih kepada mitra kerja dibanding antara pemeriksa dan yang diperiksa. Hasil pemeriksaan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kinerja organisasi yang diperiksanya. Namun bagi oknum yang melakukan perbuatan melanggar hukum tetap mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya.
Dari acara bincang-bincang di pagi hari tersebut, saya sudah menetapkan dalam hati saya mulai saat ini berpikir postif menjadi motto hidup saya. Tentu dukungan istri dan anak sangat diperlukan. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau satu keluarga menerapkan prinsip ”Semangat pagi” yang dilontarkan oleh seorang penelepon pada diskusi mengenai berpikir positif. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan sayadan keluarga akan lebih bermakna kalau saya bisa menerapkan prinsip ini dengan baik. Semoga.
04 Juni 2008
BLT- BIKIN LANGSUNG TERPURUK- RAKYAT MISKIN
Oleh : Heri Ispriyahadi
Tidak peduli besarnya gelombang protes yang dilancarkan banyak pihak, pemerintah SBY-JK bersikeras program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap jalan terus. Pemerintah berkilah BLT mampu mengentaskan masyarakat miskin dari himpitan kenaikan harga yang dipicu oleh melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Paket ini menelan biaya sampai sebesar Rp14,1 triliun dan diharapkan dapat menolong sebanyak 19,1 juta orang miskin. Benarkah BLT mampu mencapai tujuan tersebut?
Di tengah meroketnya kebutuhan hidup, BLT sebesar Rp100.000 per bulan selama 7 bulan hanya mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup warga miskin. Dalam hitungan hari uang tersebut akan habis. Setelah itu, roda kehudupan penerima BLT kembali berputar untuk dapat bertahan hidup. Tidak hanya itu, BLT mengajarkan pada masyarakat miskin untuk menjadi bangsa pengemis. Jiwa pemalas menjadikan kehidupan mereka semakin sulit. BLT yang melenceng dari sasaran bisa diplesetkan, Bikin Langsung Terpuruk bagi rakyat miskin. Kalau tidak tepat sasaran bukan tidak mungkin BLT malah menambah masalah baru.
Berbagai persoalan yang mengemuka pada BLT 2005 seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Banyak kasus mewarnai BLT dari data penerima yang kurang akurat, dana yang disunat, aksi anarkis masa sampai pelaksanaan pembagian dana yang berantakan. Namun itu semua tidak membuat pemerintah menjadi jera. Bahkan tanpa persiapan matang BLT 2008 ini seolah jadi senjata pemungkas untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Tragisnya, walau sudah tidak up to date pemerintah menggunaan data 2005 sebagai dasar pembagian BLT. Seharusnya pemerintah memperbaharui data tersebut karena selama 3 tahun bukan tidak mungkin sudah banyak terjadi perubahan. Selain itu pada 2005 disinyalir penerima BLT termasuk warga yang masih tergolong mampu. Ironisnya warga yang benar-benar miskin malah tidak termasuk dalam daftar. Hal ini bisa terjadi karena permainan oknum petugas lapangan.
Pelaksanaan pembagian BLT tidak semulus yang diperkirakan. Tidak sedikit aparat kelurahan/ desa yang menjadi garda terdepan pelaksanaan BLT menjadi sasaran kemarahan masa. Tidak puas dengan pelaksanaan BLT mereka mengintimidasi para petugas. Kondisi ini menjadi peristiwa traumatis bagi mereka. Tidak berlebihan kalau mereka menentang keras pelaksanaan BLT 2008 ini. Namun ancaman sangsi yang akan dikenakan petugas yang menolak BLT menyurutkan langkah penentangannya.
Bahaya utama yang perlu diwaspadai dari peluncuran program BLT adalah menjadikan mental pengemis bagi kaum miskin. Budaya ini jelas sangat merugikan. Seharusnya bantuan kail jauh lebih baik daripada ikan. Bekerja menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan hidup yang dihadapi rakyat miskin. Bukan mustahil dengan bekerja suatu saat mereka mampu keluar dari jeratan kemiskinan. Sementara BLT hanya menjadikan mereka menjadi bangsa pemalas.
Langkah yang ditempuh pemerintah dalam program BLT ini nampaknya hanya untuk mengatasi permasalahan jangka pendek tidak menyentuh pada akar permasalahan. Uang berapapun diberikan akan habis dalam waktu sekejap. Berbeda dengan bekal keahlian maupun ketrampilan akan mendatangkan uang bukan menghabiskan uang. Bantuan berupa modal kerja, ketrampilan, pendidikan maupun bantuan lainnya merupakan langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah. Mengintensifkan Balai Latihan Kerja, mendirikan bank-bank mikro, dan memberikan bantuan ketrampilan lainnya jauh lebih baik dibandingkan BLT.
Kita pun seharusnya bisa menyerap pelajaran berharga dari bangsa Jepang. Kekalahan perang, kondisi negara yang hancur lebur dihantam bom atom dan sumber daya alam yang tidak bersahabat bukanlah menjadi halangan bagi mereka untuk maju. Mereka selalu bekerja keras untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Kegigihan mereka telah membawa bangsa Jepang menjadi bangsa yang makmur.
BLT bukan solusi terbaik. Potensi bahayanya lebih besar dari manfaat yang ingin diraih. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah mengganti program BLT dengan program yang lebih baik. Memberikan kail jauh lebih baik daripada ikan. Kalau itu semua bisa dijalankan dapat dipastikan akan terbuka kesempatan kerja yang luas bagi rakyat miskin. Ke depan istilah BLT dapat diplesetkan menjadi Buka Lapangan Tenaga Kerja. Semoga.
08 Mei 2008
Arti Ekonomi Pemilihan Presiden AS
Oleh : Wahyu Pratomo dan Heri Ispriyahadi
Genderang perebutan kursi kepresidenan Amerika Serikat telah riuh ditabuh. Kandidat-kandidat presiden dari Partai Demokrat dan Republik telah menyelesaikan pemilihan pendahuluan tingkat partai (primary) di Iowa dan New Hampshire.
Pemilihan-pemilihan pendahuluan di negara bagian lain segera menyusul. Ujungnya, sebanyak 20 negara bagian serentak akan menyenggarakan pemilihan pendahuluan pada Selasa, 5 Februari 2008. Pada hari itu, dikenal dengan Super Tuesday, akan muncul masing-masing satu pemenang dari Partai Demokrat dan Partai Republik untuk bertarung memperebutkan kursi kepresidenan pada bulan November mendatang.
Meski masih sekitar 4 minggu lagi menuju Super Tuesday, praktis kini tinggal dua kandidat Partai Demokrat, Barack Obama dan Hillary Clinton, yang berebut tiket partai ke pemilihan presiden. Persaingan tiket Partai Republik sebaliknya masih terbuka dan sulit ditebak, dengan Mitt Romney, Mike Huckabee, John McCain, dan Rudi Guiliani berpeluang sama besar.
Apa arti ekonomi Pemilihan Presiden AS kali ini? Di tengah ekonomi AS yang melambat sebagai dampak krisis kredit subprime dan tingginya harga minyak, Presiden Bush diyakini memilih kebijakan ekonomi populis untuk mendongkrak popularitas di tahun pemilu 2008. Lalu apa kira-kira kebijakan ekonomi yang ditempuh Obama, Clinton, dan kandidat Partai Republik bila terpilih sebagai Presiden AS? Dengan pangsa hampir 20% terhadap PDB dunia, pemilihan presiden di AS berpengaruh besar bukan hanya bagi ekonomi AS tapi juga dunia ke depan.
Political Business Cycle
Pendekatan Political Business Cycle (PBC) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun sebelum pemilu AS rata-rata lebih tinggi daripada tahun sesudahnya. Politikus digambarkan dalam PBC sebagai pihak yang hanya mengedepankan keuntungan diri sendiri, yang belum tentu sejalan dengan kepentingan masyarakat. Dengan pemilih cenderung hanya memiliki perspektif jangka pendek, dorongan begitu besar bagi politikus untuk memanipulasi kebijakan ekonomi guna memaksimalkan kepentingan, yakni (tetap) duduk di pemerintahan.
Data mendukung prediksi PBC ini. Rata-rata pertumbuhan PDB AS per tahun pada tahun keempat baik pemerintahan Demokrat maupun Republik sejak tahun 1949 tercatat sebesar 3,7%, atau 0,3% lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata pada tahun pertama. Hanya prediksi PBC bahwa tingkat inflasi rata-rata pada tahun keempat pemerintahan yang seharusnya lebih tinggi daripada tahun pertama tidak sepenuhnya didukung oleh data.
Cukup realistiskah peluang Bush meluncurkan kebijakan populis di tahun terakhir pemerintahannya? Bila jawabannya positif, apa dampaknya pada ekonomi 2008?
Ekonomi AS terancam melambat, meski masih jauh dari resesi. Krisis kredit subprime dikuatirkan telah menyeret sektor ekonomi lain. Indeks manufaktur ISM kini turun di bawah 50. Pasar saham AS mengalami tekanan jual. Angka pengangguran Desember melonjak ke 5% dari 4,7% bulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang ekonomi terancam melemah. Data-data terakhir mengindikasikan ekonomi AS di tahun 2008 tumbuh sekitar 2%, terendah dalam lima tahun terakhir.
Tekanan inflasi sebaliknya merangkak naik. Inflasi inti PCE, rujukan inflasi terpenting bagi Federal Reserve, terakhir tercatat 2,2% per tahun, di atas rentang toleransi Federal Reserve sebesar 1-2%. Tingginya harga minyak dan penurunan suku bunga kebijakan fedfund beberapa waktu lalu telah mendorong kenaikan ekspektasi inflasi ke depan.
Di tengah kondisi ekonomi tersebut, tidak heran bila isu ekonomi menurut hasil jajak pendapat Associated Press-Ipsos terakhir telah dianggap sama pentingnya dengan perang Irak di mata masyarakat pemilih. Dengan ketidak-pastian seputar kesempatan kerja, perumahan, pasar saham, harga BBM berlanjut, masalah ekonomi diyakini akan menjadi isu paling dominan dalam pemilihan presiden AS.
Desakan bagi Bush untuk meluncurkan paket stimulus ekonomi terdengar di sana-sini. Presiden Bush sendiri awal tahun ini mengakui bahwa ekonomi AS memasuki masa yang sulit. Bush diperkirakan akan mengumumkan paket kebijakan untuk mencegah resesi pada kesempatan penyampaian State of Union pada 28 Januari mendatang. Menyimak pola kebijakan Bush terdahulu, paket kebijakan tersebut kemungkinan besar berupa pemotongan bea pajak secara menyeluruh.
Paket kebijakan ekonomi dimaksud dan paket bantuan bagi sebagian nasabah kredit subprime yang telah diluncurkan Bush akhir tahun lalu diharapkan dapat menahan perlambatan ekonomi AS di tahun 2008. Ekonomi AS diharapkan mendapat stimulus tambahan apabila Federal Reserve memotong suku bunga kebijakan sebesar 50 bps pada pertemuan akhir bulan ini seperti diperkirakan banyak kalangan. Namun, tidak ada makan siang gratis. Semua langkah tersebut berisiko makin meningkatkan tekanan inflasi AS ke depan.
Platform Ekonomi Kandidat Presiden
Siapapun pemenang pemilihan presiden 2008 akan mewarisi kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan masih membebani. Ekonomi melambat dan tekanan inflasi relatif tinggi. Krisis kredit subprime dan tingginya harga minyak dunia kemungkinan juga belum akan berakhir.
Selain isu perang Irak dan pemanasan global, kandidat-kandidat presiden dari Partai Demokrat kini cenderung mengedepankan tema ekonomi. Mereka setuju paket stimulus ekonomi, dengan memotong pajak khususnya untuk kelompok pekerja dan menengah. Mereka juga menginginkan pelayanan kesehatan untuk setiap orang. Keseimbangan anggaran ditempuh dengan menaikkan pajak untuk kelompok kaya.
Dua kandidat favorit Partai Demokrat, Barack Obama dan Hillary Clinton, menempati titik yang hampir sama dalam spektrum ideologi dibandingkan dengan kandidat presiden lainnya dari Partai Demokrat dan Partai Republik. Mereka berada di sebelah kanan John Edwards, kandidat ketiga Partai Demokrat yang masih bertarung dalam pemilihan pendahuluan, yang menginginkan peran aktif pemerintah. Mereka sebaliknya berada di sebelah kiri dari semua kandidat Partai Republik.
Meski demikian, Obama dan Clinton berbeda tentang bagaimana pemerintah bekerja. Pola kebijakan ekonomi Hillary Clinton diyakini merupakan warisan Bill Clinton suaminya. Pola itu didasari kombinasi antara peran aktif pemerintah dan agen ekonomi yang rasional. Pada prakteknya pola diwarnai oleh kebijakan-kebijakan yang terfokus untuk mendorong perilaku ekonomi tertentu, seperti keringanan pajak untuk biaya kuliah, pelayanan kesehatan, dan tabungan pensiun.
Obama menganut pandangan yang lebih realistis dan meragukan rasionalitas sempurna dari agen ekonomi. Menurutnya, kebijakan yang sederhana dan mudah dipahami adalah lebih efektif. Obama misalnya mengusulkan keringanan pajak USD1.000 bagi semua keluarga yang berada dalam kelompok pendapatan 90% terbawah.
Kandidat-kandidat Partai Republik umumnya masih membawa tema-tema ekonomi konservatif, seperti pajak rendah, disiplin fiskal, dan deregulasi peraturan. Namun berbeda dengan pemerintahan Bush yang gemuk, mereka ingin kembali memiliki pemerintahan yang ramping dan memangkas belanja pemerintah secara besar-besaran.
Dalam isu perdagangan luar negeri, hampir semua kandidat presiden mengambil sikap yang cenderung sama, yakni lebih proteksionis. Obama sejak awal menyuarakan tentangannya terhadap kebijakan pro-liberalisasi perdagangan Presiden Bush. Kebijakan tersebut dianggap hanya merugikan kepentingan pekerja AS dan menguntungkan China.
Hillary Clinton, yang suaminya menggolkan perjanjian perdagangan NAFTA, juga cenderung menghindar isu yang tidak populer bagi kalangan pekerja ini. Terlebih defisit perdagangan AS dengan China kini mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sikap yang sama ditempuh kandidat-kandidat Partai Republik yang secara tradisionil sebenarnya mendukung perdagangan bebas dunia.
Penutup
Arti ekonomi pemilihan presiden AS layak dicermati. Di tengah ancaman perlambatan ekonomi, kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan diperkirakan ditempuh oleh Presiden Bush dan penggantinya. Harga yang harus dibayar adalah tekanan inflasi yang tetap tinggi ke depan. Defisit fiskal diperkirakan akan berkurang sehubungan dengan langkah-langkah disiplin anggaran. Defisit transaksi berjalan diyakini akan turun signifikan sebagai dampak lemahnya dollar Amerika dan dominannya semangat proteksionisme dalam kebijakan perdagangan luar negeri AS ke depan.
Genderang perebutan kursi kepresidenan Amerika Serikat telah riuh ditabuh. Kandidat-kandidat presiden dari Partai Demokrat dan Republik telah menyelesaikan pemilihan pendahuluan tingkat partai (primary) di Iowa dan New Hampshire.
Pemilihan-pemilihan pendahuluan di negara bagian lain segera menyusul. Ujungnya, sebanyak 20 negara bagian serentak akan menyenggarakan pemilihan pendahuluan pada Selasa, 5 Februari 2008. Pada hari itu, dikenal dengan Super Tuesday, akan muncul masing-masing satu pemenang dari Partai Demokrat dan Partai Republik untuk bertarung memperebutkan kursi kepresidenan pada bulan November mendatang.
Meski masih sekitar 4 minggu lagi menuju Super Tuesday, praktis kini tinggal dua kandidat Partai Demokrat, Barack Obama dan Hillary Clinton, yang berebut tiket partai ke pemilihan presiden. Persaingan tiket Partai Republik sebaliknya masih terbuka dan sulit ditebak, dengan Mitt Romney, Mike Huckabee, John McCain, dan Rudi Guiliani berpeluang sama besar.
Apa arti ekonomi Pemilihan Presiden AS kali ini? Di tengah ekonomi AS yang melambat sebagai dampak krisis kredit subprime dan tingginya harga minyak, Presiden Bush diyakini memilih kebijakan ekonomi populis untuk mendongkrak popularitas di tahun pemilu 2008. Lalu apa kira-kira kebijakan ekonomi yang ditempuh Obama, Clinton, dan kandidat Partai Republik bila terpilih sebagai Presiden AS? Dengan pangsa hampir 20% terhadap PDB dunia, pemilihan presiden di AS berpengaruh besar bukan hanya bagi ekonomi AS tapi juga dunia ke depan.
Political Business Cycle
Pendekatan Political Business Cycle (PBC) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun sebelum pemilu AS rata-rata lebih tinggi daripada tahun sesudahnya. Politikus digambarkan dalam PBC sebagai pihak yang hanya mengedepankan keuntungan diri sendiri, yang belum tentu sejalan dengan kepentingan masyarakat. Dengan pemilih cenderung hanya memiliki perspektif jangka pendek, dorongan begitu besar bagi politikus untuk memanipulasi kebijakan ekonomi guna memaksimalkan kepentingan, yakni (tetap) duduk di pemerintahan.
Data mendukung prediksi PBC ini. Rata-rata pertumbuhan PDB AS per tahun pada tahun keempat baik pemerintahan Demokrat maupun Republik sejak tahun 1949 tercatat sebesar 3,7%, atau 0,3% lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata pada tahun pertama. Hanya prediksi PBC bahwa tingkat inflasi rata-rata pada tahun keempat pemerintahan yang seharusnya lebih tinggi daripada tahun pertama tidak sepenuhnya didukung oleh data.
Cukup realistiskah peluang Bush meluncurkan kebijakan populis di tahun terakhir pemerintahannya? Bila jawabannya positif, apa dampaknya pada ekonomi 2008?
Ekonomi AS terancam melambat, meski masih jauh dari resesi. Krisis kredit subprime dikuatirkan telah menyeret sektor ekonomi lain. Indeks manufaktur ISM kini turun di bawah 50. Pasar saham AS mengalami tekanan jual. Angka pengangguran Desember melonjak ke 5% dari 4,7% bulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang ekonomi terancam melemah. Data-data terakhir mengindikasikan ekonomi AS di tahun 2008 tumbuh sekitar 2%, terendah dalam lima tahun terakhir.
Tekanan inflasi sebaliknya merangkak naik. Inflasi inti PCE, rujukan inflasi terpenting bagi Federal Reserve, terakhir tercatat 2,2% per tahun, di atas rentang toleransi Federal Reserve sebesar 1-2%. Tingginya harga minyak dan penurunan suku bunga kebijakan fedfund beberapa waktu lalu telah mendorong kenaikan ekspektasi inflasi ke depan.
Di tengah kondisi ekonomi tersebut, tidak heran bila isu ekonomi menurut hasil jajak pendapat Associated Press-Ipsos terakhir telah dianggap sama pentingnya dengan perang Irak di mata masyarakat pemilih. Dengan ketidak-pastian seputar kesempatan kerja, perumahan, pasar saham, harga BBM berlanjut, masalah ekonomi diyakini akan menjadi isu paling dominan dalam pemilihan presiden AS.
Desakan bagi Bush untuk meluncurkan paket stimulus ekonomi terdengar di sana-sini. Presiden Bush sendiri awal tahun ini mengakui bahwa ekonomi AS memasuki masa yang sulit. Bush diperkirakan akan mengumumkan paket kebijakan untuk mencegah resesi pada kesempatan penyampaian State of Union pada 28 Januari mendatang. Menyimak pola kebijakan Bush terdahulu, paket kebijakan tersebut kemungkinan besar berupa pemotongan bea pajak secara menyeluruh.
Paket kebijakan ekonomi dimaksud dan paket bantuan bagi sebagian nasabah kredit subprime yang telah diluncurkan Bush akhir tahun lalu diharapkan dapat menahan perlambatan ekonomi AS di tahun 2008. Ekonomi AS diharapkan mendapat stimulus tambahan apabila Federal Reserve memotong suku bunga kebijakan sebesar 50 bps pada pertemuan akhir bulan ini seperti diperkirakan banyak kalangan. Namun, tidak ada makan siang gratis. Semua langkah tersebut berisiko makin meningkatkan tekanan inflasi AS ke depan.
Platform Ekonomi Kandidat Presiden
Siapapun pemenang pemilihan presiden 2008 akan mewarisi kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan masih membebani. Ekonomi melambat dan tekanan inflasi relatif tinggi. Krisis kredit subprime dan tingginya harga minyak dunia kemungkinan juga belum akan berakhir.
Selain isu perang Irak dan pemanasan global, kandidat-kandidat presiden dari Partai Demokrat kini cenderung mengedepankan tema ekonomi. Mereka setuju paket stimulus ekonomi, dengan memotong pajak khususnya untuk kelompok pekerja dan menengah. Mereka juga menginginkan pelayanan kesehatan untuk setiap orang. Keseimbangan anggaran ditempuh dengan menaikkan pajak untuk kelompok kaya.
Dua kandidat favorit Partai Demokrat, Barack Obama dan Hillary Clinton, menempati titik yang hampir sama dalam spektrum ideologi dibandingkan dengan kandidat presiden lainnya dari Partai Demokrat dan Partai Republik. Mereka berada di sebelah kanan John Edwards, kandidat ketiga Partai Demokrat yang masih bertarung dalam pemilihan pendahuluan, yang menginginkan peran aktif pemerintah. Mereka sebaliknya berada di sebelah kiri dari semua kandidat Partai Republik.
Meski demikian, Obama dan Clinton berbeda tentang bagaimana pemerintah bekerja. Pola kebijakan ekonomi Hillary Clinton diyakini merupakan warisan Bill Clinton suaminya. Pola itu didasari kombinasi antara peran aktif pemerintah dan agen ekonomi yang rasional. Pada prakteknya pola diwarnai oleh kebijakan-kebijakan yang terfokus untuk mendorong perilaku ekonomi tertentu, seperti keringanan pajak untuk biaya kuliah, pelayanan kesehatan, dan tabungan pensiun.
Obama menganut pandangan yang lebih realistis dan meragukan rasionalitas sempurna dari agen ekonomi. Menurutnya, kebijakan yang sederhana dan mudah dipahami adalah lebih efektif. Obama misalnya mengusulkan keringanan pajak USD1.000 bagi semua keluarga yang berada dalam kelompok pendapatan 90% terbawah.
Kandidat-kandidat Partai Republik umumnya masih membawa tema-tema ekonomi konservatif, seperti pajak rendah, disiplin fiskal, dan deregulasi peraturan. Namun berbeda dengan pemerintahan Bush yang gemuk, mereka ingin kembali memiliki pemerintahan yang ramping dan memangkas belanja pemerintah secara besar-besaran.
Dalam isu perdagangan luar negeri, hampir semua kandidat presiden mengambil sikap yang cenderung sama, yakni lebih proteksionis. Obama sejak awal menyuarakan tentangannya terhadap kebijakan pro-liberalisasi perdagangan Presiden Bush. Kebijakan tersebut dianggap hanya merugikan kepentingan pekerja AS dan menguntungkan China.
Hillary Clinton, yang suaminya menggolkan perjanjian perdagangan NAFTA, juga cenderung menghindar isu yang tidak populer bagi kalangan pekerja ini. Terlebih defisit perdagangan AS dengan China kini mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sikap yang sama ditempuh kandidat-kandidat Partai Republik yang secara tradisionil sebenarnya mendukung perdagangan bebas dunia.
Penutup
Arti ekonomi pemilihan presiden AS layak dicermati. Di tengah ancaman perlambatan ekonomi, kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan diperkirakan ditempuh oleh Presiden Bush dan penggantinya. Harga yang harus dibayar adalah tekanan inflasi yang tetap tinggi ke depan. Defisit fiskal diperkirakan akan berkurang sehubungan dengan langkah-langkah disiplin anggaran. Defisit transaksi berjalan diyakini akan turun signifikan sebagai dampak lemahnya dollar Amerika dan dominannya semangat proteksionisme dalam kebijakan perdagangan luar negeri AS ke depan.
26 Maret 2008
Financial Exclusion
Penulis : Santiago Carbo, Edward PM Gardener dan Philip Molyneux
Penerbit : Palgrave Macmillan, New York USA
Halaman : xv + 184, (2005)
Oleh : Heri Ispriyahadi
Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank memainkan peranan yang sangat penting untuk mendukung kemajuan perekonomian suatu negara. Dengan memainkan fungsi sebagai lembaga intermediary perbankan dapat berperan untuk menampung pihak-pihak yang kelebihan dana (deposan) dan menyalurkan kepada investor sebagai pihak yang membutuhkan dana. Demikian pula untuk lembaga keuangan non bank seperti asuransi, leasing, modal ventura dan lembaga lainnya dapat berperan secara aktif sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing. Mengingat sedemikian penting peran yang dimainkan, maka diperkirakan semakin maju suatu negara maka fasilitas yang disediakan lembaga-lembaga keuangan menjadi menu sehari-hari kebutuhan masyarakatnya baik kalangan bisnis maupun non bisnis. Namun dalam kenyataannya, di negara-negara maju masih terdapat sebagian masyarakat yang sama sekali tidak tersentuh dan bersinggungan dengan pelayanan dan fasilitas yang disediakan lembaga-lembaga keuangan karena berbagai alasan yang bermuara pada pokok permasalahan utama yaitu kemiskinan. Kondisi ini dikenal dengan istilah “Financial Exclusion”.
Buku ini ditulis dengan semangat mengangkat topik financial exclusion yang menjadi sorotan utama di negara USA, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya karena terindikasi semakin bertambah masyarakat yang tidak merasakan jasa pelayanan lembaga keuangan. Selain mengupas secara luas hasil kajian perbandingan financial exclusion di negara-negara maju tersebut, penulis buku ini juga menyajikan dan mendiskusikan financial exclusion di negara-negara berkembang. Tujuan sajian 2 kutub yang berbeda mengenai financial exclusion yaitu di negara-negara maju dan berkembang dengan pertimbangan beberapa hal yaitu mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai sudut pandang yang berbeda mengenai masalah tersebut, konsekuensi ekonomi yang terjadi, pemilihan kebijakan yang akan dilakukan dan menghasilkan analisis informasi strategis yang menyajikan dampak financial exclusion bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
Aspek-aspek yang menjadi penyebab terjadinya financial exclusion adalah Access exclusion, condition exclusion, price exclusion, marketing exclusion dan self exclusion (halaman 5). Sebagai gambaran, saat ini di Inggris sekitar 1,5 juta (7%) dari kelompok rumah tangga mengalami kekurangan pelayanan produk-produk keuangan. Faktor penting yang secara langsung dan tidak langsung menyumbang terjadinya financial exclusion adalah restrukturisasi industri keuangan pada tahun 1980 an dan tahun 1990 an. Pada tahun 1980 an, industri keuangan di Inggris mengarah pada segmentasi customer dan pada periode resesi tahun 1990 an lebih menekankan kualitas pada customer yang berdampak terjadinya financial exclusion. Masalah financial exclusion tidak hanya menarik kalangan pemerintah Inggris namun juga industri lembaga keuangan dan consumer groups. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Inggris mendirikan the Social Exclusion Unit (SEU) yang didukung oleh Bank of England dan Financial Service Authority (FSU) melalui sejumlah penelitian dam mereview kebijakan tentang financial exclusion. Dengan demikian Inggris lebih menggunakan pendekatan partnership yang melibatkan pemerintah pusat, pembuat kebijakan, pemerintah lokal, organisasi komersil dan non komersil untuk mengatasi masalah financial exclusion.
Walau dikenal memiliki perbankan dan industri keuangan terkemuka di dunia, ternyata financial exclusion juga masih menjadi masalah di Amerika terbukti pada tahun 2001 dari survey yang diadakan oleh the Survey of Consumer Finances (SCF) terdapat 9,0 % keluarga tidak memiliki giro maupun tabungan terutama pada keluarga berpendapatan rendah. Berdasarkan penelitian alasan utama dibalik permasalahan tersebut adalah tidak ada sisa uang yang dapat ditabung setiap bulannya. Selain alasan tersebut biaya bank dan saldo minimum merupakan faktor lain yang menjadi penyebab keluarga miskin di AS tidak berhubungan dengan bank. Dalam menghadapi financial exclusion, pemerintah Amerika lebih memilih pendekatan regulasi yaitu dengan mengeluarkan Community Reinvesment Act (CRA) yang dikeluarkan pada tahun 1977 dan terus dilakukan modifikasi. Tujuan dikeluarkannya CRA tersebut adalah untuk menjamin agar lembaga keuangan dapat menyalurkan kredit sesuai dengan komunitasnya. Selain CRA, pemerintah AS juga mengeluarkan regulasi pada tahun 1999 yang meminta semua negara federal untuk transfer pembayaran dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan nama Electronic Transfer Account (ETAs). Kelebihan dengan sistim ini adalah tidak diperlukan lagi saldo minimum.
Dalam European Union (EU), financial exclusion menjadi masalah besar dan menjadi permasalahan yang serius untuk diatasi. Namun dengan beragamnya baik sistim dan kondisi perbankan di negara-negara Eropa, maka model yang dipergunakan untuk mengatasi financial exclusion juga berbeda. Negara-negara Spanyol, Yunani, Irlandia dan Italia yang mempunyai karakteristik relatif rendah penggunaan banking service, dalam mengatasi financial exclusion lebih menekankan pada agenda politik. Sementara negara-negara seperti Perancis, Jerman dan Belgia, opini masyarakat dan perhatian pemerintah telah merangsang asosiasi-asosiasi professional untuk mengembangkan kontrak-kontrak yang berhubungan dengan masalah financial exclusion. Namun dalam mengatasi masalah financial exclusion di Eropa peran perbankan merupakan faktor kunci.
Meskipun disadari bahwa perbankan dan lembaga keuangan di negara-negara berkembang masih jauh tertinggal dengan lembaga keuangan di negara maju, namun financial exclusion yang terjadi di negara-negara berkembang tetap menarik untuk dikaji. Financial exclusion di negara-negara berkembang terkait dengan jumlah penduduk miskin yang relatif besar dan ketiadaan sumber-sumber modal. Selain faktor tersebut juga terkait erat masalah kelembagaan yaitu belum berkembangnya lembaga-lembaga keuangan yang efisien ditambah masalah struktur sosial ekonomi pedesaan yang jauh dari jangkauan lembaga keuangan. Untuk mengatasi masalah financial exclusion terutama di pedesaan tersebut, terdapat 2 alternatif yang dapat dikembangkan yaitu melalui pengembangan informal lembaga keuangan maupun micro finance. Kedua cara tersebut untuk mengatasi permasalahan relatif mahal biaya yang harus ditanggung perbankan apabila akan mendirikan cabangnya di pedesaan. Sehubungan dengan hal tersebut, the Grameen Bank merupakan contoh keberhasilan micro finance yang dikembangkan di pedesaan negara Bangladesh. Grameen bank yang lebih menfokuskan pada keluarga miskin didirikan oleh Professor Muhammad Yunus pada tahun 1976 dan pada posisi bulan Juli 2004 mempunyai 1.267 cabang yang melayani 46.000 desa atau lebih 68% dari total desa di Bangladesh.
Kelebihan buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk menyusun alur bahasan yang runtut dari permasalahan financial exclusion secara umum dan diikuti dengan pembahasan secara mendalam untuk kasus-kasus financial exclusion di negara Inggris, Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Dengan mengangkat masalah financial exclusion di negara-negara berkembang membuat buku menjadi lebih menarik karena penulis mencoba untuk membuka wawasan pembaca mengenai perbandingan permasalahan financial exclusion antara negara maju dan berkembang yang dapat dipastikan memiliki kondisi lembaga keuangan yang sangat berbeda. Selain itu, buku ini dikemas dengan bahasa ilmiah dan dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian baik yang dilakukan kalangan universitas, perbankan, bank sentral maupun lembaga–lembaga peneliti membuat isi buku ini cukup berbobot. Buku ini akan menjadi lebih menarik apabila penulis dapat melengkapi masalah financial exclusion yang terjadi di negara-negara Afrika dan Asia Pasific. Namun demikian, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, buku ini sangat baik untuk menjadi acuan praktis terutama kalangan pembuat kebijakan baik dari pemerintah, bank sentral, perbankan maupun lembaga-lembaga lainnya untuk mengatasi masalah-masalah financial exclusion pada masing-masing negaranya. Bagi kalangan akademisi atau pihak lain yang berminat mendalami masalah perbankan, buku ini juga bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan masalah-masalah yang dihadapi perbankan di negara-negara lain.
Penerbit : Palgrave Macmillan, New York USA
Halaman : xv + 184, (2005)
Oleh : Heri Ispriyahadi
Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank memainkan peranan yang sangat penting untuk mendukung kemajuan perekonomian suatu negara. Dengan memainkan fungsi sebagai lembaga intermediary perbankan dapat berperan untuk menampung pihak-pihak yang kelebihan dana (deposan) dan menyalurkan kepada investor sebagai pihak yang membutuhkan dana. Demikian pula untuk lembaga keuangan non bank seperti asuransi, leasing, modal ventura dan lembaga lainnya dapat berperan secara aktif sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing. Mengingat sedemikian penting peran yang dimainkan, maka diperkirakan semakin maju suatu negara maka fasilitas yang disediakan lembaga-lembaga keuangan menjadi menu sehari-hari kebutuhan masyarakatnya baik kalangan bisnis maupun non bisnis. Namun dalam kenyataannya, di negara-negara maju masih terdapat sebagian masyarakat yang sama sekali tidak tersentuh dan bersinggungan dengan pelayanan dan fasilitas yang disediakan lembaga-lembaga keuangan karena berbagai alasan yang bermuara pada pokok permasalahan utama yaitu kemiskinan. Kondisi ini dikenal dengan istilah “Financial Exclusion”.
Buku ini ditulis dengan semangat mengangkat topik financial exclusion yang menjadi sorotan utama di negara USA, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya karena terindikasi semakin bertambah masyarakat yang tidak merasakan jasa pelayanan lembaga keuangan. Selain mengupas secara luas hasil kajian perbandingan financial exclusion di negara-negara maju tersebut, penulis buku ini juga menyajikan dan mendiskusikan financial exclusion di negara-negara berkembang. Tujuan sajian 2 kutub yang berbeda mengenai financial exclusion yaitu di negara-negara maju dan berkembang dengan pertimbangan beberapa hal yaitu mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai sudut pandang yang berbeda mengenai masalah tersebut, konsekuensi ekonomi yang terjadi, pemilihan kebijakan yang akan dilakukan dan menghasilkan analisis informasi strategis yang menyajikan dampak financial exclusion bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
Aspek-aspek yang menjadi penyebab terjadinya financial exclusion adalah Access exclusion, condition exclusion, price exclusion, marketing exclusion dan self exclusion (halaman 5). Sebagai gambaran, saat ini di Inggris sekitar 1,5 juta (7%) dari kelompok rumah tangga mengalami kekurangan pelayanan produk-produk keuangan. Faktor penting yang secara langsung dan tidak langsung menyumbang terjadinya financial exclusion adalah restrukturisasi industri keuangan pada tahun 1980 an dan tahun 1990 an. Pada tahun 1980 an, industri keuangan di Inggris mengarah pada segmentasi customer dan pada periode resesi tahun 1990 an lebih menekankan kualitas pada customer yang berdampak terjadinya financial exclusion. Masalah financial exclusion tidak hanya menarik kalangan pemerintah Inggris namun juga industri lembaga keuangan dan consumer groups. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Inggris mendirikan the Social Exclusion Unit (SEU) yang didukung oleh Bank of England dan Financial Service Authority (FSU) melalui sejumlah penelitian dam mereview kebijakan tentang financial exclusion. Dengan demikian Inggris lebih menggunakan pendekatan partnership yang melibatkan pemerintah pusat, pembuat kebijakan, pemerintah lokal, organisasi komersil dan non komersil untuk mengatasi masalah financial exclusion.
Walau dikenal memiliki perbankan dan industri keuangan terkemuka di dunia, ternyata financial exclusion juga masih menjadi masalah di Amerika terbukti pada tahun 2001 dari survey yang diadakan oleh the Survey of Consumer Finances (SCF) terdapat 9,0 % keluarga tidak memiliki giro maupun tabungan terutama pada keluarga berpendapatan rendah. Berdasarkan penelitian alasan utama dibalik permasalahan tersebut adalah tidak ada sisa uang yang dapat ditabung setiap bulannya. Selain alasan tersebut biaya bank dan saldo minimum merupakan faktor lain yang menjadi penyebab keluarga miskin di AS tidak berhubungan dengan bank. Dalam menghadapi financial exclusion, pemerintah Amerika lebih memilih pendekatan regulasi yaitu dengan mengeluarkan Community Reinvesment Act (CRA) yang dikeluarkan pada tahun 1977 dan terus dilakukan modifikasi. Tujuan dikeluarkannya CRA tersebut adalah untuk menjamin agar lembaga keuangan dapat menyalurkan kredit sesuai dengan komunitasnya. Selain CRA, pemerintah AS juga mengeluarkan regulasi pada tahun 1999 yang meminta semua negara federal untuk transfer pembayaran dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan nama Electronic Transfer Account (ETAs). Kelebihan dengan sistim ini adalah tidak diperlukan lagi saldo minimum.
Dalam European Union (EU), financial exclusion menjadi masalah besar dan menjadi permasalahan yang serius untuk diatasi. Namun dengan beragamnya baik sistim dan kondisi perbankan di negara-negara Eropa, maka model yang dipergunakan untuk mengatasi financial exclusion juga berbeda. Negara-negara Spanyol, Yunani, Irlandia dan Italia yang mempunyai karakteristik relatif rendah penggunaan banking service, dalam mengatasi financial exclusion lebih menekankan pada agenda politik. Sementara negara-negara seperti Perancis, Jerman dan Belgia, opini masyarakat dan perhatian pemerintah telah merangsang asosiasi-asosiasi professional untuk mengembangkan kontrak-kontrak yang berhubungan dengan masalah financial exclusion. Namun dalam mengatasi masalah financial exclusion di Eropa peran perbankan merupakan faktor kunci.
Meskipun disadari bahwa perbankan dan lembaga keuangan di negara-negara berkembang masih jauh tertinggal dengan lembaga keuangan di negara maju, namun financial exclusion yang terjadi di negara-negara berkembang tetap menarik untuk dikaji. Financial exclusion di negara-negara berkembang terkait dengan jumlah penduduk miskin yang relatif besar dan ketiadaan sumber-sumber modal. Selain faktor tersebut juga terkait erat masalah kelembagaan yaitu belum berkembangnya lembaga-lembaga keuangan yang efisien ditambah masalah struktur sosial ekonomi pedesaan yang jauh dari jangkauan lembaga keuangan. Untuk mengatasi masalah financial exclusion terutama di pedesaan tersebut, terdapat 2 alternatif yang dapat dikembangkan yaitu melalui pengembangan informal lembaga keuangan maupun micro finance. Kedua cara tersebut untuk mengatasi permasalahan relatif mahal biaya yang harus ditanggung perbankan apabila akan mendirikan cabangnya di pedesaan. Sehubungan dengan hal tersebut, the Grameen Bank merupakan contoh keberhasilan micro finance yang dikembangkan di pedesaan negara Bangladesh. Grameen bank yang lebih menfokuskan pada keluarga miskin didirikan oleh Professor Muhammad Yunus pada tahun 1976 dan pada posisi bulan Juli 2004 mempunyai 1.267 cabang yang melayani 46.000 desa atau lebih 68% dari total desa di Bangladesh.
Kelebihan buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk menyusun alur bahasan yang runtut dari permasalahan financial exclusion secara umum dan diikuti dengan pembahasan secara mendalam untuk kasus-kasus financial exclusion di negara Inggris, Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Dengan mengangkat masalah financial exclusion di negara-negara berkembang membuat buku menjadi lebih menarik karena penulis mencoba untuk membuka wawasan pembaca mengenai perbandingan permasalahan financial exclusion antara negara maju dan berkembang yang dapat dipastikan memiliki kondisi lembaga keuangan yang sangat berbeda. Selain itu, buku ini dikemas dengan bahasa ilmiah dan dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian baik yang dilakukan kalangan universitas, perbankan, bank sentral maupun lembaga–lembaga peneliti membuat isi buku ini cukup berbobot. Buku ini akan menjadi lebih menarik apabila penulis dapat melengkapi masalah financial exclusion yang terjadi di negara-negara Afrika dan Asia Pasific. Namun demikian, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, buku ini sangat baik untuk menjadi acuan praktis terutama kalangan pembuat kebijakan baik dari pemerintah, bank sentral, perbankan maupun lembaga-lembaga lainnya untuk mengatasi masalah-masalah financial exclusion pada masing-masing negaranya. Bagi kalangan akademisi atau pihak lain yang berminat mendalami masalah perbankan, buku ini juga bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan masalah-masalah yang dihadapi perbankan di negara-negara lain.
18 Maret 2008
KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI MUSTI DISIKAPI DENGAN BIJAK
Oleh: Heri Ispriyahadi
Seorang tokoh filsuf yang hidup 500 tahun sebelum Masehi, Heraclites mengatakan bahwa segala sesuatu dapat berubah kecuali hukum perubahan. Diibaratkan batu yang dijatuhkan ke sungai tidak akan mengalami kondisi yang sama. Aliran sungai yang mengalir deras membuat partikel-partikel yang ada di sungai setiap detik selalu berubah. Demikian pula dengan kehidupan manusia, hidup ini mengalir seperti aliran sungai tersebut yang selalu diwarnai dengan berbagai perubahan. Perubahan politik, sosial dan teknologi telah mengubah tatanan pola hidup kita.
Salah satu sorotan di dunia modern saat ini adalah kemajuan teknologi. Teknologi yang berkembang pesat membuat organisasi dan individu-individu yang ada didalamnya harus selalu bergerak dinamis. Gelombang kemajuan teknologi harus disikapi dengan perubahan dalam bentuk organisasi dan peningkatan kapabilitas para pegawainya.
Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia semakin terintegrasi sehingga batas negara semakin kabur. Tidak hanya aliran modal yang begitu mudahnya masuk dan keluar suatu negara, pekerjaanpun juga dapat ditransfer ke negara lain. Kesemuanya itu diselesaikan melalui alat-alat canggih yang dikenal dengan nama “internet”. Melalui media serat-serat optik dan bantuan satelit pekerjaan lintas negara dapat dengan mudah diselesaikan. Negara yang sadar akan pentingnya Informasi teknologi seperti India telah memetik banyak keuntungan dari bisnis ini. Bahkan bisnis IT telah memberikan sumbangan signifikan bagi ekspor India. Kemajuan tekonologi informasi terbukti mampu membuka ruang kesempatan bagi pihak-pihak yang jeli memanfaatkan ini. Kondisi ini telah mendorong Thomas L Friedman mengibatkan the world is flat sebagai wujud dari globalisasi tingkat 3 yang mengibaratkan setiap pihak pada playing field yang sama dengan kecenderungan dunia yang semakin menyatu.
Teknologi informasi tidak hanya menyebabkan pekerjaan menjadi efisien dan cepat, namun juga menuntut peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dari pelaku bisnis maupun dunia kerja. Mereka dituntut untuk selalu tanggap dengan kemajuan teknologi tersebut. ”Gaptek” (gagap teknologi) yang menggambarkan ketidaksiapan kita menghadapi gelombang kemajuan teknologi harus dibuang jauh kalau tidak mau terlindas dengan mesin perubahan itu.
Perubahan menjadi suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan. Demikian pula dalam dunia kerja harus selalu berkembang dinamis. Tuntutan perubahan tidak hanya organisasinya, namun juga karyawannya. Pilihan statis sangat tidak dianjurkan karena dapat dengan mudah terlibas dalam era persaingan yang semakin ketat. Mau tidak mau kita harus mengupdate diri kita sebagi pribadi yang dinamis yang dapat menyesuaikan dengan segala perubahan yang terjadi.
Dunia kerja saat ini selalu bergerak dinamis seiiring dengan pengaruh lingkungan eskternal dan intenal. Struktur organisasi telah berungkali dirubah untuk merespon perubahan teknologi. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana dalam bekerja juga terus mengalami perubahan. Mesin ketik sudah lama ditinggalkan digantikan dengan personal computer yang terpasang hampir di setiap meja karyawan. Selain itu internet yang menjadi jendela bagi pegawai untuk meng update informasi terbaru telah menjadi menu pokok sehari-hari pegawai. Kemajuan teknologi ini menuntut pegawai untuk juga meningkatkan kapabilitasnya untuk menjawab setiap tantangan yang terjadi. Kesemuanya itu dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan.
Disadari bahwa merubah struktur organisasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan menginginkan perubahan kepada pegawai. Setiap perubahan yang diusung akan dilihat sebagai ancaman bagi para pegawai yang sudah nyaman dengan kondisi yang mereka jalani selama ini. Misalnya kehadiran Personal Computer sebagai alat yang menggantikan mesin tik dalam bekerja akan mendapat tentangan yang sangat keras bagi pegawai yang selama ini belum pernah menggunakan komputer. Terlebih bagi mereka yang sudah mahir menggunakan mesin tik, mereka harus belajar lagi dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Tidak hanya perangkat keras, hampir semua program kerja memanfaatkan jasa kemajuan era digital.
hampir semua pegawai dari tataran terendah sampai tertinggi bekerja dengan dalam bekerja bersinggungan sudah tidak asing lagi dengan dunia maya seperti internet, sudah seharusnya kita juga wajib untuk selalu mengupdate diri baik pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Terlebih ke depan persaingan tidak hanya melibatkan kalangan domestik, namun juga pihak luar luar negeri apabila AEC telah diimplementasikan.
Bagaimana bentuk penyesuaian yang kita lakukan itu yang perlu dipikirkan karena pemilihan strategi efektif akan menuai hasil yang optimal. Tentu, banyak hal yang harus kita persiapkan. Tidak hanya lembaga saja yang berubah, para pegawai juga dituntut untuk selalu dinamis dan mengikuti perubahan yang terjadi. Namun untuk melakukan perubahan pada pegawai bukanlah pekerjaan seperti membalik telapak tangan. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Hal ini terkait dengan sifat manusia yang pada dasarnya tidak suku perubahan. Setiap ada perubahan biasanya di respon negatif kalau hanya disertai sepotong informasi yang meyertai perubahan tersebut.
Terlebih kalau pegawai itu merasa sudah nyaman dengan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Misalnya di era digital saat ini, penggunaan internet dan program-program yang canggih telah mewarnai dunia kerja. Para pekerja yang selama ini tidak bersentuhan dengan dengan hal tersebut jelas merasa teknologi ini akan mengancam keberadaannya. Kemungkinan respon yang terjadi adalah penolakan terhadap keberadaan alat-alat canggih. Kendala ini harus selalu diantisipasi setiap akan melakukan perubahan agar penolakan yang terjadi dapat diminimalisir.
Berdasarkan paparan diatas, nampak bahwa manajemen perubahan mutlak harus dipelajari bagi pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan dalam suatu organisasi. Penguasaan pengetahuan ini membuat langkah perubahan yang diusulkan dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan perubahan hanya bisa terjadi kalau disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang membawa perubahan dan pihak yang menerima perubahan.
Perubahan tidak hanya terkait dengan produk namun juga proses kerja. Berkaitan dengan hal tersebut berikut beberapa tips yang manajemen perubahan yang bisa dilakukan:
a. Bagi pihak-pihak yang membawa perubahan
Komunikasi yang transparan tentang perubahan yang diusung haruslah menjadi prasyarat mutlak dalam melakukan perubahan organisasi. Untuk itu pihak-pihak yang bertanggung jawab membawa misi perubahan dapat secara jelas dan transparan menyampaikan kepada semua pihak yang terkena dampak perubahan semua hal terkait dengan perubahan tersebut. Sosialisasi perubahan sebaiknya sampai menyentuh pada harapan dan masa depan pegawai sehingga dapat mereduksi penolakan pegawai yang curiga masa depannya menjadi tidak jelas dengan adanya perubahan tersebut.
b. Pihak-pihak yang menerima perubahan
Bagi pihak-pihak yang terkena perubahan harus menyikapi dengan bijak untuk melihat secara jernih alasan-alasan kenapa perubahan harus dilakukan. Untuk itu sebaiknya proaktif mencari informasi yang sejelas-jelasnya mengenai perubahan yang terjadi di organisasi. Kalau misi perubahan membawa ke arah organisasi ke depan lebih baik tentu kita harus dukung. Caranya kita harus secara mental harus selalu siap untuk menghadapi setiap perubahan dan meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Harus disadari bahwa organisasi yang sukses adalah organisasi yang dipenuhi oleh karyawan-karayawan yang berjiwa kreatif dan inovatif. Terkait dengan kemajuan teknologi yang mau tidak mau akan membawa perubahan kita dalam cara bekerja menuntut kita untuk selalu dinamis dalam bekerja.
Tentu kita tidak bisa menggantungkan bahwa ”one fit for all”, satu cara yang dipilih dalam menyelesaikan semua masalah. Harus ada penyesuaian pada setiap kasus tergantung pada jenis permasalahan dan situasi yang dihadapi. Namun kalau semua itu bisa dialaksanakan dengan baik, kita akan menyongsong masa depan lebih baik.
Seorang tokoh filsuf yang hidup 500 tahun sebelum Masehi, Heraclites mengatakan bahwa segala sesuatu dapat berubah kecuali hukum perubahan. Diibaratkan batu yang dijatuhkan ke sungai tidak akan mengalami kondisi yang sama. Aliran sungai yang mengalir deras membuat partikel-partikel yang ada di sungai setiap detik selalu berubah. Demikian pula dengan kehidupan manusia, hidup ini mengalir seperti aliran sungai tersebut yang selalu diwarnai dengan berbagai perubahan. Perubahan politik, sosial dan teknologi telah mengubah tatanan pola hidup kita.
Salah satu sorotan di dunia modern saat ini adalah kemajuan teknologi. Teknologi yang berkembang pesat membuat organisasi dan individu-individu yang ada didalamnya harus selalu bergerak dinamis. Gelombang kemajuan teknologi harus disikapi dengan perubahan dalam bentuk organisasi dan peningkatan kapabilitas para pegawainya.
Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia semakin terintegrasi sehingga batas negara semakin kabur. Tidak hanya aliran modal yang begitu mudahnya masuk dan keluar suatu negara, pekerjaanpun juga dapat ditransfer ke negara lain. Kesemuanya itu diselesaikan melalui alat-alat canggih yang dikenal dengan nama “internet”. Melalui media serat-serat optik dan bantuan satelit pekerjaan lintas negara dapat dengan mudah diselesaikan. Negara yang sadar akan pentingnya Informasi teknologi seperti India telah memetik banyak keuntungan dari bisnis ini. Bahkan bisnis IT telah memberikan sumbangan signifikan bagi ekspor India. Kemajuan tekonologi informasi terbukti mampu membuka ruang kesempatan bagi pihak-pihak yang jeli memanfaatkan ini. Kondisi ini telah mendorong Thomas L Friedman mengibatkan the world is flat sebagai wujud dari globalisasi tingkat 3 yang mengibaratkan setiap pihak pada playing field yang sama dengan kecenderungan dunia yang semakin menyatu.
Teknologi informasi tidak hanya menyebabkan pekerjaan menjadi efisien dan cepat, namun juga menuntut peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dari pelaku bisnis maupun dunia kerja. Mereka dituntut untuk selalu tanggap dengan kemajuan teknologi tersebut. ”Gaptek” (gagap teknologi) yang menggambarkan ketidaksiapan kita menghadapi gelombang kemajuan teknologi harus dibuang jauh kalau tidak mau terlindas dengan mesin perubahan itu.
Perubahan menjadi suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan. Demikian pula dalam dunia kerja harus selalu berkembang dinamis. Tuntutan perubahan tidak hanya organisasinya, namun juga karyawannya. Pilihan statis sangat tidak dianjurkan karena dapat dengan mudah terlibas dalam era persaingan yang semakin ketat. Mau tidak mau kita harus mengupdate diri kita sebagi pribadi yang dinamis yang dapat menyesuaikan dengan segala perubahan yang terjadi.
Dunia kerja saat ini selalu bergerak dinamis seiiring dengan pengaruh lingkungan eskternal dan intenal. Struktur organisasi telah berungkali dirubah untuk merespon perubahan teknologi. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana dalam bekerja juga terus mengalami perubahan. Mesin ketik sudah lama ditinggalkan digantikan dengan personal computer yang terpasang hampir di setiap meja karyawan. Selain itu internet yang menjadi jendela bagi pegawai untuk meng update informasi terbaru telah menjadi menu pokok sehari-hari pegawai. Kemajuan teknologi ini menuntut pegawai untuk juga meningkatkan kapabilitasnya untuk menjawab setiap tantangan yang terjadi. Kesemuanya itu dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan.
Disadari bahwa merubah struktur organisasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan menginginkan perubahan kepada pegawai. Setiap perubahan yang diusung akan dilihat sebagai ancaman bagi para pegawai yang sudah nyaman dengan kondisi yang mereka jalani selama ini. Misalnya kehadiran Personal Computer sebagai alat yang menggantikan mesin tik dalam bekerja akan mendapat tentangan yang sangat keras bagi pegawai yang selama ini belum pernah menggunakan komputer. Terlebih bagi mereka yang sudah mahir menggunakan mesin tik, mereka harus belajar lagi dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Tidak hanya perangkat keras, hampir semua program kerja memanfaatkan jasa kemajuan era digital.
hampir semua pegawai dari tataran terendah sampai tertinggi bekerja dengan dalam bekerja bersinggungan sudah tidak asing lagi dengan dunia maya seperti internet, sudah seharusnya kita juga wajib untuk selalu mengupdate diri baik pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Terlebih ke depan persaingan tidak hanya melibatkan kalangan domestik, namun juga pihak luar luar negeri apabila AEC telah diimplementasikan.
Bagaimana bentuk penyesuaian yang kita lakukan itu yang perlu dipikirkan karena pemilihan strategi efektif akan menuai hasil yang optimal. Tentu, banyak hal yang harus kita persiapkan. Tidak hanya lembaga saja yang berubah, para pegawai juga dituntut untuk selalu dinamis dan mengikuti perubahan yang terjadi. Namun untuk melakukan perubahan pada pegawai bukanlah pekerjaan seperti membalik telapak tangan. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Hal ini terkait dengan sifat manusia yang pada dasarnya tidak suku perubahan. Setiap ada perubahan biasanya di respon negatif kalau hanya disertai sepotong informasi yang meyertai perubahan tersebut.
Terlebih kalau pegawai itu merasa sudah nyaman dengan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Misalnya di era digital saat ini, penggunaan internet dan program-program yang canggih telah mewarnai dunia kerja. Para pekerja yang selama ini tidak bersentuhan dengan dengan hal tersebut jelas merasa teknologi ini akan mengancam keberadaannya. Kemungkinan respon yang terjadi adalah penolakan terhadap keberadaan alat-alat canggih. Kendala ini harus selalu diantisipasi setiap akan melakukan perubahan agar penolakan yang terjadi dapat diminimalisir.
Berdasarkan paparan diatas, nampak bahwa manajemen perubahan mutlak harus dipelajari bagi pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan dalam suatu organisasi. Penguasaan pengetahuan ini membuat langkah perubahan yang diusulkan dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan perubahan hanya bisa terjadi kalau disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang membawa perubahan dan pihak yang menerima perubahan.
Perubahan tidak hanya terkait dengan produk namun juga proses kerja. Berkaitan dengan hal tersebut berikut beberapa tips yang manajemen perubahan yang bisa dilakukan:
a. Bagi pihak-pihak yang membawa perubahan
Komunikasi yang transparan tentang perubahan yang diusung haruslah menjadi prasyarat mutlak dalam melakukan perubahan organisasi. Untuk itu pihak-pihak yang bertanggung jawab membawa misi perubahan dapat secara jelas dan transparan menyampaikan kepada semua pihak yang terkena dampak perubahan semua hal terkait dengan perubahan tersebut. Sosialisasi perubahan sebaiknya sampai menyentuh pada harapan dan masa depan pegawai sehingga dapat mereduksi penolakan pegawai yang curiga masa depannya menjadi tidak jelas dengan adanya perubahan tersebut.
b. Pihak-pihak yang menerima perubahan
Bagi pihak-pihak yang terkena perubahan harus menyikapi dengan bijak untuk melihat secara jernih alasan-alasan kenapa perubahan harus dilakukan. Untuk itu sebaiknya proaktif mencari informasi yang sejelas-jelasnya mengenai perubahan yang terjadi di organisasi. Kalau misi perubahan membawa ke arah organisasi ke depan lebih baik tentu kita harus dukung. Caranya kita harus secara mental harus selalu siap untuk menghadapi setiap perubahan dan meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Harus disadari bahwa organisasi yang sukses adalah organisasi yang dipenuhi oleh karyawan-karayawan yang berjiwa kreatif dan inovatif. Terkait dengan kemajuan teknologi yang mau tidak mau akan membawa perubahan kita dalam cara bekerja menuntut kita untuk selalu dinamis dalam bekerja.
Tentu kita tidak bisa menggantungkan bahwa ”one fit for all”, satu cara yang dipilih dalam menyelesaikan semua masalah. Harus ada penyesuaian pada setiap kasus tergantung pada jenis permasalahan dan situasi yang dihadapi. Namun kalau semua itu bisa dialaksanakan dengan baik, kita akan menyongsong masa depan lebih baik.
13 Maret 2008
Langkah Inovatif Micro Finance Institutions Menembus Pasar Modal
Resensi Buku
Judul : Microfinance Investment Funds: Leveraging Private Capital For Economic Growth and Poverty Reduction
Editor : Ingrid Matthaus-Maier and J.D. von Pischke
Penerbit : Springer
Halaman : XIII + 290, (2006)
Oleh: Heri Ispriyahadi
”Small is beautiful” rasanya ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sosok lembaga keuangan mikro (Micro Finance Institutions). Walau hanya memiliki modal kecil namun tidak menghalangi langkah besar lembaga ini untuk mengentaskan kemiskinan di berbagai pelosok penjuru dunia. Sebagai gambaran Grameen Bank (bank kaum miskin) mampu mendulang sukses memotong lingkaran kemiskinan di Bangladesh. Bahkan perkembangan bank kaum miskin ini telah menggurita baik dilihat dari bidang usaha maupun wilayah operasinya. Sistim Grameen bank telah menginspirasi tumbuhnya bank-bank mikro di berbagai belahan dunia termasuk di Amerika Serikat yang dikenal sebagai pusat perbankan komersial terbesar di dunia.
Satu hal yang perlu digarisbawahi ternyata kaum miskin lebih patuh dibandingkan kelompok debitur lain. Pengembalian kredit oleh kaum miskin di lembaga keuangan mikro hampir mencapai 100%. Ironisnya perbankan komersial yang sama sekali tidak melirik kaum miskin sebagai target kredit malah lebih banyak berkutat dengan masalah kredit macet. Fakta ini jelas mementahkan pandangan skeptis banyak pihak yang percaya bahwa menaruh kaum miskin dalam outlet kredit perbankan hanya memperburuk Non Performing Loan (NPL).
Kredit bagi kaum miskin dianggap sebagai satu-satunya pintu gerbang untuk keluar dari kemiskinan. Kesempatan yang sangat langka ini jelas tidak akan disia-siakan oleh kaum miskin. Mereka berkerja keras memanfaatkan kredit demi merubah nasib sehingga mampu membayar kembali pinjamannya.
Modal Terbatas
Keterbatasan sumber dana menyebabkan peran lembaga keuangan mikro untuk membantu kaum miskin juga terbatas. Hanya mengandalkan sumber dana dari para donatur dan agen pembangunan jelas tidak cukup. Padahal saat ini jutaan kaum miskin mengantri kucuran modal dari lembaga mikro. Tidak ada jalan lain lembaga keuangan mikro harus mulai keluar dari pakem pendanaan hanya mengandalkan para donatur dan agen pembangunan. Salah satu produk dari proses kreatif dan inovatif yang berhasil diluncurkan dikenal dengan nama Micro Finance Investment Funds (MFIFs). MFIFs diluncurkan pertama kali tahun 1990 an dan perkembangannya sampai dengan Oktober 2004, 55 MFIF’s telah dioperasikan.
Buku yang merupakan kumpulan tulisan para ahli micro finance dan diedit oleh Ingrid Matthaus-Maier dan J.D. Von Pischke, managing directors KfW Bankengruppe membahas MFIFs secara detail dan komprehensif. Buku ini merupakan karya ilmiah KfW untuk mempromosikan perkembangan lembaga keuangan mikro. KfW selama ini dikenal mempunyai mempunyai sejarah panjang membantu permodalan maupun technical assistance untuk lembaga keuangan mikro. Tulisan dikelompokkan dua bagian besar yaitu pasar bagi investasi di lembaga keuangan mikro dan resiko & governance investasi di lembaga keuangan mikro.
Jenis dan Strategi Pemasaran MFIFs
MFIFs dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu (i) Commercial Microfinance Investment Fund (target yang dibidik adalah para investor dan lembaga swasta), (ii) Quasi-Commercial Microfinance Investment Funds (target adalah lembaga-lembaga donor baik swasta maupun development agencies) dan (iii) Microfinance Development Funds (target utama adalah para investor yang berasal dari lembaga-lembaga non profit).
Strategi untuk mempromosikan MFIFs meliputi : (i) Grenfield Approach: mendirikan lembaga keuangan mikro baru dan memperluas jaringan, (ii) Down-Scalling Approach: restrukturisasi bank komersial lokal yang mempunyai komitmen untuk membiayai lembaga keuangan mikro, (iii) Up-grading Approach: transformasi organisasi lembaga keuangan mikro menjadi bank mikro dan (iv) Linking Approach: Menghubungkan MFIs dengan bank nasional atau bank Internasional.
Untuk menarik investor-investor agar mau berinvestasi ke lembaga-lembaga keuangan mikro berbagai langkah maju telah dilakukan. Lembaga keuangan mikro melakukan transformasi menjadi bank, menyeimbangkan tujuan sosial dan bisnis serta lebih transparan menyajikan informasi. Perubahan ini di satu sisi membuka pintu lebar-lebar lembaga keuangan mikro untuk inovasi, diversifikasi produk dan lebih profesional dalam melayani para nasabahnya. Namun di sisi lain apabila tidak dikelola dengan baik orientasi lembaga keuangan mikro bisa terjerumus dominasi pada kegiatan bisnis dibandingkan sosial.
Prospek Menjanjikan
Bisnis lembaga keuangan mikro ternyata memberikan keuntungan yang besar. Berdasarkan penelitian Micro’ Rate tahun 2004 pada 30 lembaga keuangan mikro terkemuka di Amerika Latin mencatat hasil yang mengejutkan karena Return on Earning (ROE) nya lebih tinggi dibandingkan Citigroup maupun bank-bank lokal. Hasil studi ini yang membuat optimis banyak kalangan akan keberhasilan peluncuran MFIFs. MFIFs diharapkan menjadi kendaraan bagi sektor keuangan mikro untuk mendapatkan tambahan modal.
Rasa optimisme muncul akan perkembangan MFIFs dengan berbagai alasan yaitu pertama, selama ini telah terbukti bahwa lembaga keuangan mikro atau bank mikro memiliki prospek usaha yang menjanjikan. Hubungan antara pegawai yang menangani pinjaman dengan nasabah-nasabahnya terjalin hubungan erat dan sangat loyal. Sebagai contoh lembaga-lembaga keuangan mikro di Bangladesh dan Bolivia mampu memberikan langkah besar yang inovatif sehingga mampu memberikan pinjaman dengan biaya yang rendah. Jumlah nasabah potensial sangat besar yaitu besarnya kaum miskin sehingga memberikan harapan akan semakin meningkatnya bisnis lembaga keuangan mikro. Kedua, biaya transaksi yang rendah karena proses kredit yang tidak berbeli-belit menjadi pertimbangan investor yang menghendaki adanya nilai tambah dari uang yang mereka investasikan. Terakhir, keterlibatan investor dalam investasi bisnis lembaga keuangan mikro membuat hidup mereka lebih bermakna dan menyenangkan.
MFIFs diibaratkan menyediakan sepotong kue yang hilang dari sisi suplai (investor dan capital market) dengan sisi permintaan lembaga keuangan mikro. Critical link adalah MFIFs menghubungkan pasar modal dengan microentrepreneurs di seluruh dunia. Dengan demikian menghubungkan antara sektor informal ekonomi dengan formal ekonomi yang menawarkan suatu formula untuk pertumbuhan berkesinambungan bagi berjuta-juta rumah-rumah tangga berpenghasilan rendah dalam operasi ekonomi yang informal. MFIFs mempunyai kontribusi yang potensial untuk memenuhi Millenium Development Goals (MDGs)
Usaha Mandiri
Sebagaimana halnya buku-buku micro finance lainnya, para pembaca dapat memetik pelajaran betapa signifikannya peran lembaga keuangan mikro bagi progam mengentaskan kemiskinan. Namun nilai lebih yang menjadi kekuatan dari buku ini adalah menanamkan semangat kemandirian pada lembaga keuangan mikro. Menjadi usaha mandiri akan mendorong kreativitas, inovasi dan profesional dalam berbisnis.
Peluncuran MFIFs oleh lembaga keuangan mikro merupakan proses kreatif dan inovatif untuk melepaskan ketergantungan pendanaan dari para donatur dan agen pembangunan.
Semangat kemandirian hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi lembaga keuangan mikro di Indonesia. Ketergantungan pada bantuan dana dari pemerintah yang membuat lembaga keuangan mikro mengalami pertumbuhan yang sangat lamban. Kondisi ketidak mandiran ini juga menjadi kritik tajam dari Muhammad Yunus sebagai faktor utama dibalik kegagalan Indonesia menerapkan sistim Grameen bank. Tugas pemerintah hanya sebatas pada memfasilitasi, sedangkan kinerja lembaga keuangan mikro sepenuhnya tergantung pada kreativitas dan integritas dari para pengurus.
Ditengah-tengah momentum meningkatnya intensitas pembahasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini, kehadiran buku Micro Finance Investment Funds (MFIFs) sangat menarik untuk dibaca. Membaca buku ini akan membuka wawasan tentang inovasi-inovasi yang dilakukan lembaga keuangan mikro di dunia ini.
Dikemas dengan gaya bahasa ilmiah dan diperkaya hasil-hasil penelitian oleh lembaga penelitian yang kredibel membuat buku ini cukup berbobot. Namun, pembaca yang ingin tahu banyak tentang bagaimana perkembangan MFIFs di Asia tidak akan mendapatkannya dalam buku ini. Para penulis lebih banyak menjelaskan perkembangan MFIFs di Eropa dan Amerika Latin.
Buku ini akan menjadi lebih menarik apabila para penulis dapat melengkapi perkembangan MFIFs di Asia. Namun demikian dengan segala kekurangan dan kelebihannya, buku ini dapat menjadi acuan praktis terutama kalangan pembuat kebijakan baik dari pemerintah, bank sentral, perbankan maupun lembaga-lembaga lainnya yang berkecimpung dalam pengembangan UMKM maupun program pengantasan kemiskinan. Bagi kalangan akademisi atau pihak lain yang berminat mendalami masalah lembaga keuangan mikro, buku ini juga bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan langkah-langkah inovatif mendiversifikasi sumber pendanaan di negara-negara lain.
Judul : Microfinance Investment Funds: Leveraging Private Capital For Economic Growth and Poverty Reduction
Editor : Ingrid Matthaus-Maier and J.D. von Pischke
Penerbit : Springer
Halaman : XIII + 290, (2006)
Oleh: Heri Ispriyahadi
”Small is beautiful” rasanya ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sosok lembaga keuangan mikro (Micro Finance Institutions). Walau hanya memiliki modal kecil namun tidak menghalangi langkah besar lembaga ini untuk mengentaskan kemiskinan di berbagai pelosok penjuru dunia. Sebagai gambaran Grameen Bank (bank kaum miskin) mampu mendulang sukses memotong lingkaran kemiskinan di Bangladesh. Bahkan perkembangan bank kaum miskin ini telah menggurita baik dilihat dari bidang usaha maupun wilayah operasinya. Sistim Grameen bank telah menginspirasi tumbuhnya bank-bank mikro di berbagai belahan dunia termasuk di Amerika Serikat yang dikenal sebagai pusat perbankan komersial terbesar di dunia.
Satu hal yang perlu digarisbawahi ternyata kaum miskin lebih patuh dibandingkan kelompok debitur lain. Pengembalian kredit oleh kaum miskin di lembaga keuangan mikro hampir mencapai 100%. Ironisnya perbankan komersial yang sama sekali tidak melirik kaum miskin sebagai target kredit malah lebih banyak berkutat dengan masalah kredit macet. Fakta ini jelas mementahkan pandangan skeptis banyak pihak yang percaya bahwa menaruh kaum miskin dalam outlet kredit perbankan hanya memperburuk Non Performing Loan (NPL).
Kredit bagi kaum miskin dianggap sebagai satu-satunya pintu gerbang untuk keluar dari kemiskinan. Kesempatan yang sangat langka ini jelas tidak akan disia-siakan oleh kaum miskin. Mereka berkerja keras memanfaatkan kredit demi merubah nasib sehingga mampu membayar kembali pinjamannya.
Modal Terbatas
Keterbatasan sumber dana menyebabkan peran lembaga keuangan mikro untuk membantu kaum miskin juga terbatas. Hanya mengandalkan sumber dana dari para donatur dan agen pembangunan jelas tidak cukup. Padahal saat ini jutaan kaum miskin mengantri kucuran modal dari lembaga mikro. Tidak ada jalan lain lembaga keuangan mikro harus mulai keluar dari pakem pendanaan hanya mengandalkan para donatur dan agen pembangunan. Salah satu produk dari proses kreatif dan inovatif yang berhasil diluncurkan dikenal dengan nama Micro Finance Investment Funds (MFIFs). MFIFs diluncurkan pertama kali tahun 1990 an dan perkembangannya sampai dengan Oktober 2004, 55 MFIF’s telah dioperasikan.
Buku yang merupakan kumpulan tulisan para ahli micro finance dan diedit oleh Ingrid Matthaus-Maier dan J.D. Von Pischke, managing directors KfW Bankengruppe membahas MFIFs secara detail dan komprehensif. Buku ini merupakan karya ilmiah KfW untuk mempromosikan perkembangan lembaga keuangan mikro. KfW selama ini dikenal mempunyai mempunyai sejarah panjang membantu permodalan maupun technical assistance untuk lembaga keuangan mikro. Tulisan dikelompokkan dua bagian besar yaitu pasar bagi investasi di lembaga keuangan mikro dan resiko & governance investasi di lembaga keuangan mikro.
Jenis dan Strategi Pemasaran MFIFs
MFIFs dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu (i) Commercial Microfinance Investment Fund (target yang dibidik adalah para investor dan lembaga swasta), (ii) Quasi-Commercial Microfinance Investment Funds (target adalah lembaga-lembaga donor baik swasta maupun development agencies) dan (iii) Microfinance Development Funds (target utama adalah para investor yang berasal dari lembaga-lembaga non profit).
Strategi untuk mempromosikan MFIFs meliputi : (i) Grenfield Approach: mendirikan lembaga keuangan mikro baru dan memperluas jaringan, (ii) Down-Scalling Approach: restrukturisasi bank komersial lokal yang mempunyai komitmen untuk membiayai lembaga keuangan mikro, (iii) Up-grading Approach: transformasi organisasi lembaga keuangan mikro menjadi bank mikro dan (iv) Linking Approach: Menghubungkan MFIs dengan bank nasional atau bank Internasional.
Untuk menarik investor-investor agar mau berinvestasi ke lembaga-lembaga keuangan mikro berbagai langkah maju telah dilakukan. Lembaga keuangan mikro melakukan transformasi menjadi bank, menyeimbangkan tujuan sosial dan bisnis serta lebih transparan menyajikan informasi. Perubahan ini di satu sisi membuka pintu lebar-lebar lembaga keuangan mikro untuk inovasi, diversifikasi produk dan lebih profesional dalam melayani para nasabahnya. Namun di sisi lain apabila tidak dikelola dengan baik orientasi lembaga keuangan mikro bisa terjerumus dominasi pada kegiatan bisnis dibandingkan sosial.
Prospek Menjanjikan
Bisnis lembaga keuangan mikro ternyata memberikan keuntungan yang besar. Berdasarkan penelitian Micro’ Rate tahun 2004 pada 30 lembaga keuangan mikro terkemuka di Amerika Latin mencatat hasil yang mengejutkan karena Return on Earning (ROE) nya lebih tinggi dibandingkan Citigroup maupun bank-bank lokal. Hasil studi ini yang membuat optimis banyak kalangan akan keberhasilan peluncuran MFIFs. MFIFs diharapkan menjadi kendaraan bagi sektor keuangan mikro untuk mendapatkan tambahan modal.
Rasa optimisme muncul akan perkembangan MFIFs dengan berbagai alasan yaitu pertama, selama ini telah terbukti bahwa lembaga keuangan mikro atau bank mikro memiliki prospek usaha yang menjanjikan. Hubungan antara pegawai yang menangani pinjaman dengan nasabah-nasabahnya terjalin hubungan erat dan sangat loyal. Sebagai contoh lembaga-lembaga keuangan mikro di Bangladesh dan Bolivia mampu memberikan langkah besar yang inovatif sehingga mampu memberikan pinjaman dengan biaya yang rendah. Jumlah nasabah potensial sangat besar yaitu besarnya kaum miskin sehingga memberikan harapan akan semakin meningkatnya bisnis lembaga keuangan mikro. Kedua, biaya transaksi yang rendah karena proses kredit yang tidak berbeli-belit menjadi pertimbangan investor yang menghendaki adanya nilai tambah dari uang yang mereka investasikan. Terakhir, keterlibatan investor dalam investasi bisnis lembaga keuangan mikro membuat hidup mereka lebih bermakna dan menyenangkan.
MFIFs diibaratkan menyediakan sepotong kue yang hilang dari sisi suplai (investor dan capital market) dengan sisi permintaan lembaga keuangan mikro. Critical link adalah MFIFs menghubungkan pasar modal dengan microentrepreneurs di seluruh dunia. Dengan demikian menghubungkan antara sektor informal ekonomi dengan formal ekonomi yang menawarkan suatu formula untuk pertumbuhan berkesinambungan bagi berjuta-juta rumah-rumah tangga berpenghasilan rendah dalam operasi ekonomi yang informal. MFIFs mempunyai kontribusi yang potensial untuk memenuhi Millenium Development Goals (MDGs)
Usaha Mandiri
Sebagaimana halnya buku-buku micro finance lainnya, para pembaca dapat memetik pelajaran betapa signifikannya peran lembaga keuangan mikro bagi progam mengentaskan kemiskinan. Namun nilai lebih yang menjadi kekuatan dari buku ini adalah menanamkan semangat kemandirian pada lembaga keuangan mikro. Menjadi usaha mandiri akan mendorong kreativitas, inovasi dan profesional dalam berbisnis.
Peluncuran MFIFs oleh lembaga keuangan mikro merupakan proses kreatif dan inovatif untuk melepaskan ketergantungan pendanaan dari para donatur dan agen pembangunan.
Semangat kemandirian hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi lembaga keuangan mikro di Indonesia. Ketergantungan pada bantuan dana dari pemerintah yang membuat lembaga keuangan mikro mengalami pertumbuhan yang sangat lamban. Kondisi ketidak mandiran ini juga menjadi kritik tajam dari Muhammad Yunus sebagai faktor utama dibalik kegagalan Indonesia menerapkan sistim Grameen bank. Tugas pemerintah hanya sebatas pada memfasilitasi, sedangkan kinerja lembaga keuangan mikro sepenuhnya tergantung pada kreativitas dan integritas dari para pengurus.
Ditengah-tengah momentum meningkatnya intensitas pembahasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini, kehadiran buku Micro Finance Investment Funds (MFIFs) sangat menarik untuk dibaca. Membaca buku ini akan membuka wawasan tentang inovasi-inovasi yang dilakukan lembaga keuangan mikro di dunia ini.
Dikemas dengan gaya bahasa ilmiah dan diperkaya hasil-hasil penelitian oleh lembaga penelitian yang kredibel membuat buku ini cukup berbobot. Namun, pembaca yang ingin tahu banyak tentang bagaimana perkembangan MFIFs di Asia tidak akan mendapatkannya dalam buku ini. Para penulis lebih banyak menjelaskan perkembangan MFIFs di Eropa dan Amerika Latin.
Buku ini akan menjadi lebih menarik apabila para penulis dapat melengkapi perkembangan MFIFs di Asia. Namun demikian dengan segala kekurangan dan kelebihannya, buku ini dapat menjadi acuan praktis terutama kalangan pembuat kebijakan baik dari pemerintah, bank sentral, perbankan maupun lembaga-lembaga lainnya yang berkecimpung dalam pengembangan UMKM maupun program pengantasan kemiskinan. Bagi kalangan akademisi atau pihak lain yang berminat mendalami masalah lembaga keuangan mikro, buku ini juga bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan langkah-langkah inovatif mendiversifikasi sumber pendanaan di negara-negara lain.
11 Maret 2008
MENGURAI BENANG KUSUT KORUPSI DI INDONESIA
Oleh: Heri Ispriyahadi
Kompas hari ini tanggal 11 Maret 2008, memuat berita bahwa Indonesia menduduki juara ketiga dalam hal korupsi di Asia setelah Phlipina dan Thailand versi PERC (Political and Economic Risk Consultancy). Peringkat ketiga tersebut atas dasar hasil survey terhadap 1400 warga asing pelaku bisnis pada bulan Januari dan Februari 2008. Hasil ini jelas tidak ada yang dibanggakan bahkan membuat muka kita tercoreng. Tidak hanya PERC, berbagai survey juga menunjukkan bahwa Indonesia selalu menduduki peringkat tinggi untuk masalah korupsi.
Korupsi kenapa sulit diberantas di tanah air tercinta ini? kalau kita runut penyebabnya karena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sedemikian kompleks dan luas. Bahkan bisa dikatakan korupsi sudah mendarah daging dan menyatu dalam diri oknum aparatur pemerintah dari tataran yang paling rendah sampai pucuk pimpinan tertinggi. Padahal ajaran agama apapun jelas-jelas menyatakan korupsi adalah perbuatan terlarang. Berbagai alasan-alasan pembenaran pelaku korupsi dikemukan dari gaji yang terlalu rendah, kesejateraan yang minim sampai biaya hidup yang terus merangkak naik. Kalau dihitung secara matematis memang gaji yang diterima oleh pegawai pemerintah sangat rendah dan sulit untuk bertahan sampai akhir bulan. Namun apakah korupsi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kesulitan hidup ini. Kalau mau jujur sebenarnya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih menderita dari para aknum aparatur pemerintah kita. Bukan jalan pintas korupsi yang seharusnya dipilih akan tetapi kerja keras dengan mencari ridho Allah SWT yang sebaiknya dilakukan.
Namun ironisnya, korupsi yang dilakukan dengan menisbikan ajaran agama dan telah menjadi budaya yang sulit diberantas. Pegawai baru yang masih polos dengan integritas yang baik pun sulit untuk membendung arus korupsi yang begitu kuat. Tidak tahan arus yang sedemkian kuat akhirnya mereka pun terseret masuk ke dalam lingkaran kourpsi. Akhirnya, saat pertama kali menerima hasil korupsi hati mereka campur aduk antara takut dan bersalah. Perasaan tersebut berangsur-angsur menghilang seiiring dengan merebaknya korupsi di tempat dia bekerja dan tidak ada resiko yang dia tanggung karena korupsi yang dilakukan sudah dapat dikatakan sebagai korupsi berjamaah. Iman yang mulai tergerus dan kenikmatan duniawi yang dirasakan membuat korupsi yang dilakukan semakin menjadi-jadi.
Kalau kita perhatikan berbagai korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah. Setiap hari mass media cetak dan televisi menyiarkan berbagai kasus korupsi. Namun hasil sidang kourpsi sering mengecewakan karena si pelaku yang sudah merugikan negara berhasil mempengaruhi sang penegak keadilan sehingga mereka mendapat hukuman yang ringan tidak setimpal dengan perbuatannya. Di sisi lain pelaku kriminal kecil-kecilan harus merasakan hukuman berat yang tidak sebanding dengan hasil kejahatannya. Kondisi inilah yang membuat korupsi semakin subur dan sulit untuk diberantas.
Apakah kita menyerah dengan keadaan ini dan membiarkan kejahatan korupsi merajelela di tanah air tercinta. Seharusnya tidak, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa korupsi harus dimusnahkan di bumi tercinta ini. Mungkin tidak bisa langsung secara drastis, pemberantasan harus dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan. Jangan hanya untuk konsumsi politik,maka pemberantasan dilakukan hanya sporadis dan tebang pilih. Korupsi jelas memberikan dampak sangat merugikan bagi perekonomian. Investor-investor asing yang diharapkan menjadi tambang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat satu persatu meninggalkan Indonesia karena tidak tahan berhadapan dengan aparatur-apratur pemerintah yang korup. Mereka harus mengeluarkan biaya-biaya siluman yang jumlahnya tidak sedikit. Kondisi ini menyulitkan mereka dalam berusaha karena harus menanggung ekonomi biaya tinggi sehingga sulit bersaing. Tidak hanya pengusaha asing, pebisnis lokal pun juga merasakan besarnya biaya-biaya siluman yang mereka harus keluarkan. Kualitas infrastruktur hasil pembangunan juga buruk akibat besarnya korupsi yang disunat dari anggaran proyek. Sering kita dengar bangunan runtuh, jalan rusak, jembatan ambruk tidak lama setelah diresmikan.
Mengingat begitu dasyatnya dampak dari korupsi tersebut maka kita harus bahu membahu menyatukan tekat untuk bersama-sama perang melawan korupsi. Paling tidak seperti yang AA Gym katakan dalam setiap ceramah yang terkena dengan 3 M nya yaitu Mulai diri sendiri, Mulai saat ini dan Mulai dari yang kecil. Prinsip 3M ini sangat dasyat kalau semua pihak dapat menjalankannya, hasilnya korupsi bisa ditekan seminimal mungkin. Berikut ini ada beberapa usulan yang diharapkan bisa mengurangi korupsi :
1.Perkuat pilar agama. Kalau hal ini berhasil dilakukan, Insya Allah korupsi secara berangsur-angsur akan lenyap dari bumi Indonesia. Ingat Allah SWT berarti tidak akan berbuat korupsi. Siksa yang pedih akan menimpa orang yang berbuat korupsi entah di dunia atau akhirat nantinya. Sedari kecil hendaknya ditanamkan ajaran-ajaran agama sehingga pada saat dewasa akan menjadi tembok yang sangat kokoh menghadapi terjangan angin, ombak maupun fenomena kehidupan lainnya.
2.Tegakan supremasi hukum seadil-adilnya dan Korupsi diberlakukan sebagai kejahatan besar dengan memberikan hukuman berat. Hal ini dilakukan agar orang menjadi jera melakukan korupsi. Kalau perlu pelaku korupsi dikenakan hukuman mati seperti yang dijalankan di China.
3.Tingkatkan kesejahteraan pegawai. Artinya untuk memerangi korupsi maka sebaiknya diberikan gaji dan fasilitas yang cukup. Memang hal ini berat bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran yang sangat besar. Namun hal ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah efisiensi-efisiensi yang selama ini membebani anggaran.
4.Perkuat sistim pengawasan dalam setiap pelaksanaan proyek. Kondisi ini mutlak diperlukan untuk memangkas kesempatan orang berbuat korupsi.
5.Tayangkan foto pelaku korupsi dalam media massa. Mungkin bertentangan dengan HAM, namun efektif membuat malu si pelaku korupsi.
Lima langkah tersebut kalau betul-betul dijalankan. Insya Alllah kita akan menikmati indahnya negara tercinta ini terbebas dari korupsi, masyarakat yang hidup tenang damai dan sentosa. Semoga.
Kompas hari ini tanggal 11 Maret 2008, memuat berita bahwa Indonesia menduduki juara ketiga dalam hal korupsi di Asia setelah Phlipina dan Thailand versi PERC (Political and Economic Risk Consultancy). Peringkat ketiga tersebut atas dasar hasil survey terhadap 1400 warga asing pelaku bisnis pada bulan Januari dan Februari 2008. Hasil ini jelas tidak ada yang dibanggakan bahkan membuat muka kita tercoreng. Tidak hanya PERC, berbagai survey juga menunjukkan bahwa Indonesia selalu menduduki peringkat tinggi untuk masalah korupsi.
Korupsi kenapa sulit diberantas di tanah air tercinta ini? kalau kita runut penyebabnya karena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sedemikian kompleks dan luas. Bahkan bisa dikatakan korupsi sudah mendarah daging dan menyatu dalam diri oknum aparatur pemerintah dari tataran yang paling rendah sampai pucuk pimpinan tertinggi. Padahal ajaran agama apapun jelas-jelas menyatakan korupsi adalah perbuatan terlarang. Berbagai alasan-alasan pembenaran pelaku korupsi dikemukan dari gaji yang terlalu rendah, kesejateraan yang minim sampai biaya hidup yang terus merangkak naik. Kalau dihitung secara matematis memang gaji yang diterima oleh pegawai pemerintah sangat rendah dan sulit untuk bertahan sampai akhir bulan. Namun apakah korupsi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kesulitan hidup ini. Kalau mau jujur sebenarnya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih menderita dari para aknum aparatur pemerintah kita. Bukan jalan pintas korupsi yang seharusnya dipilih akan tetapi kerja keras dengan mencari ridho Allah SWT yang sebaiknya dilakukan.
Namun ironisnya, korupsi yang dilakukan dengan menisbikan ajaran agama dan telah menjadi budaya yang sulit diberantas. Pegawai baru yang masih polos dengan integritas yang baik pun sulit untuk membendung arus korupsi yang begitu kuat. Tidak tahan arus yang sedemkian kuat akhirnya mereka pun terseret masuk ke dalam lingkaran kourpsi. Akhirnya, saat pertama kali menerima hasil korupsi hati mereka campur aduk antara takut dan bersalah. Perasaan tersebut berangsur-angsur menghilang seiiring dengan merebaknya korupsi di tempat dia bekerja dan tidak ada resiko yang dia tanggung karena korupsi yang dilakukan sudah dapat dikatakan sebagai korupsi berjamaah. Iman yang mulai tergerus dan kenikmatan duniawi yang dirasakan membuat korupsi yang dilakukan semakin menjadi-jadi.
Kalau kita perhatikan berbagai korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah. Setiap hari mass media cetak dan televisi menyiarkan berbagai kasus korupsi. Namun hasil sidang kourpsi sering mengecewakan karena si pelaku yang sudah merugikan negara berhasil mempengaruhi sang penegak keadilan sehingga mereka mendapat hukuman yang ringan tidak setimpal dengan perbuatannya. Di sisi lain pelaku kriminal kecil-kecilan harus merasakan hukuman berat yang tidak sebanding dengan hasil kejahatannya. Kondisi inilah yang membuat korupsi semakin subur dan sulit untuk diberantas.
Apakah kita menyerah dengan keadaan ini dan membiarkan kejahatan korupsi merajelela di tanah air tercinta. Seharusnya tidak, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa korupsi harus dimusnahkan di bumi tercinta ini. Mungkin tidak bisa langsung secara drastis, pemberantasan harus dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan. Jangan hanya untuk konsumsi politik,maka pemberantasan dilakukan hanya sporadis dan tebang pilih. Korupsi jelas memberikan dampak sangat merugikan bagi perekonomian. Investor-investor asing yang diharapkan menjadi tambang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat satu persatu meninggalkan Indonesia karena tidak tahan berhadapan dengan aparatur-apratur pemerintah yang korup. Mereka harus mengeluarkan biaya-biaya siluman yang jumlahnya tidak sedikit. Kondisi ini menyulitkan mereka dalam berusaha karena harus menanggung ekonomi biaya tinggi sehingga sulit bersaing. Tidak hanya pengusaha asing, pebisnis lokal pun juga merasakan besarnya biaya-biaya siluman yang mereka harus keluarkan. Kualitas infrastruktur hasil pembangunan juga buruk akibat besarnya korupsi yang disunat dari anggaran proyek. Sering kita dengar bangunan runtuh, jalan rusak, jembatan ambruk tidak lama setelah diresmikan.
Mengingat begitu dasyatnya dampak dari korupsi tersebut maka kita harus bahu membahu menyatukan tekat untuk bersama-sama perang melawan korupsi. Paling tidak seperti yang AA Gym katakan dalam setiap ceramah yang terkena dengan 3 M nya yaitu Mulai diri sendiri, Mulai saat ini dan Mulai dari yang kecil. Prinsip 3M ini sangat dasyat kalau semua pihak dapat menjalankannya, hasilnya korupsi bisa ditekan seminimal mungkin. Berikut ini ada beberapa usulan yang diharapkan bisa mengurangi korupsi :
1.Perkuat pilar agama. Kalau hal ini berhasil dilakukan, Insya Allah korupsi secara berangsur-angsur akan lenyap dari bumi Indonesia. Ingat Allah SWT berarti tidak akan berbuat korupsi. Siksa yang pedih akan menimpa orang yang berbuat korupsi entah di dunia atau akhirat nantinya. Sedari kecil hendaknya ditanamkan ajaran-ajaran agama sehingga pada saat dewasa akan menjadi tembok yang sangat kokoh menghadapi terjangan angin, ombak maupun fenomena kehidupan lainnya.
2.Tegakan supremasi hukum seadil-adilnya dan Korupsi diberlakukan sebagai kejahatan besar dengan memberikan hukuman berat. Hal ini dilakukan agar orang menjadi jera melakukan korupsi. Kalau perlu pelaku korupsi dikenakan hukuman mati seperti yang dijalankan di China.
3.Tingkatkan kesejahteraan pegawai. Artinya untuk memerangi korupsi maka sebaiknya diberikan gaji dan fasilitas yang cukup. Memang hal ini berat bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran yang sangat besar. Namun hal ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah efisiensi-efisiensi yang selama ini membebani anggaran.
4.Perkuat sistim pengawasan dalam setiap pelaksanaan proyek. Kondisi ini mutlak diperlukan untuk memangkas kesempatan orang berbuat korupsi.
5.Tayangkan foto pelaku korupsi dalam media massa. Mungkin bertentangan dengan HAM, namun efektif membuat malu si pelaku korupsi.
Lima langkah tersebut kalau betul-betul dijalankan. Insya Alllah kita akan menikmati indahnya negara tercinta ini terbebas dari korupsi, masyarakat yang hidup tenang damai dan sentosa. Semoga.
Langganan:
Komentar (Atom)
